kantor satpol pp kota bandung

Keluhan Masyarakat Atas Kinerja Kantor Satpol PP Kota Bandung

Keluhan Masyarakat

1. Penangkapan PKL hingga ke pelosok gang
2. Tindakan pembongkaran yang dianggap semena-mena
3. Arogansi petugas dalam bertugas
4. Kurangnya penanganan terhadap pengemis dan gelandangan
5. Biaya pembiayaan tilang yang tinggi
6. Kurangnya koordinasi dengan instansi terkait

Penangkapan PKL

Penangkapan pedagang kaki lima atau PKL oleh Satpol PP Kota Bandung hingga ke pelosok gang telah memicu keluhan dari masyarakat. Warung-warung tenda kerap digerebek di tengah malam, mengganggu kenyamanan warga yang sedang beristirahat. Di sisi lain, PKL beralasan mereka hanya mencari nafkah untuk menghidupi keluarga.

Penurunan Angka PKL

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah PKL di Kota Bandung mengalami penurunan dari 15.000 pada tahun 2015 menjadi 10.000 pada tahun 2021. Hal ini menunjukkan efektivitas tindakan Satpol PP dalam menertibkan PKL.

Dampak Negatif

Namun, penurunan jumlah PKL juga berdampak negatif pada perekonomian mikro. Penghasilan PKL yang berkurang menyebabkan menurunnya daya beli masyarakat di sekitarnya.

Tindakan Pembongkaran

Tindakan pembongkaran yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Bandung kerap dianggap semena-mena. Warga yang memiliki bangunan yang dianggap melanggar peraturan seringkali tidak diberi peringatan terlebih dahulu. Pembongkaran tanpa pemberitahuan dapat menyebabkan kerugian besar bagi pemilik bangunan.

Ketentuan Pembongkaran

Menurut Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2015, pembongkaran bangunan dapat dilakukan apabila bangunan tersebut melanggar garis sempadan bangunan, melanggar ketinggian bangunan, atau mengganggu fasilitas umum.

Proses Pembongkaran

Proses pembongkaran bangunan yang melanggar dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu: 1. Pemberitahuan kepada pemilik bangunan 2. Pemberian waktu untuk mengosongkan bangunan 3. Pelaksanaan pembongkaran oleh Satpol PP

Arogansi Petugas

Keluhan masyarakat lainnya adalah arogansi petugas Satpol PP dalam bertugas. Banyak warga yang merasa diperlakukan tidak sopan dan dibentak-bentak oleh petugas. Sikap arogan ini mencederai kepercayaan masyarakat terhadap Satpol PP.

Pelatihan Pelayanan Publik

Untuk mengatasi masalah ini, Satpol PP Kota Bandung telah menyelenggarakan pelatihan pelayanan publik bagi petugas. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan mencegah terjadinya tindakan arogansi.

Evaluasi Kinerja

Satpol PP Kota Bandung juga melakukan evaluasi kinerja petugas secara rutin. Petugas yang terbukti melakukan tindakan arogan akan diberikan sanksi berupa teguran, peringatan, hingga pemecatan.

Kurangnya Penanganan terhadap Pengemis dan Gelandangan

Kurangnya penanganan terhadap pengemis dan gelandangan menjadi masalah yang dikeluhkan oleh masyarakat. Pengemis dan gelandangan kerap ditemukan di jalanan, mengganggu ketertiban umum.

Jumlah Pengemis dan Gelandangan

Menurut data Dinas Sosial Kota Bandung, jumlah pengemis dan gelandangan di Kota Bandung mencapai sekitar 5.000 orang. Angka ini mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Upaya Penanganan

Satpol PP Kota Bandung bersama Dinas Sosial telah melakukan berbagai upaya untuk menangani masalah pengemis dan gelandangan, di antaranya: * Penertiban pengemis dan gelandangan di jalanan * Pembinaan di panti sosial * Pemberian bantuan sosial * Kerjasama dengan organisasi masyarakat

Biaya Pembiayaan Tilang

Biaya pembiayaan tilang yang tinggi menjadi keluhan masyarakat lainnya. Warga yang terkena tilang merasa keberatan dengan denda yang harus dibayarkan.

Besaran Denda Tilang

Besaran denda tilang untuk pelanggaran lalu lintas di Kota Bandung diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2012. Denda tilang bervariasi tergantung pada jenis pelanggaran, mulai dari Rp 50.000 hingga Rp 1.000.000.

Pembayaran Tilang

Pembayaran tilang dapat dilakukan melalui beberapa cara, yaitu: * Pembayaran langsung di kantor Satpol PP * Pembayaran melalui bank * Pembayaran melalui aplikasi m-banking

Kurangnya Koordinasi dengan Instansi Terkait

Kurangnya koordinasi dengan instansi terkait menjadi kendala dalam pelaksanaan tugas Satpol PP Kota Bandung. Hal ini seringkali menyebabkan tumpang tindih tugas dan birokrasi yang berbelit-belit.

Koordinasi Antar Instansi

Untuk mengatasi masalah ini, Satpol PP Kota Bandung telah menjalin koordinasi dengan berbagai instansi terkait, di antaranya: * Dinas Perhubungan Kota Bandung * Dinas Sosial Kota Bandung * Kepolisian Daerah Jawa Barat * Kejaksaan Negeri Bandung * Pengadilan Negeri Bandung

Contoh Koordinasi

Contoh koordinasi yang berhasil dilakukan oleh Satpol PP Kota Bandung adalah dalam penanganan masalah pengemis dan gelandangan. Satpol PP bekerja sama dengan Dinas Sosial Kota Bandung untuk menertibkan pengemis dan gelandangan di jalanan.

Tabel Jumlah Pengaduan Masyarakat

| Tahun | Jumlah Pengaduan | |---|---| | 2015 | 1.200 | | 2016 | 1.400 | | 2017 | 1.600 | | 2018 | 1.800 | | 2019 | 2.000 | Sumber: Kantor Satpol PP Kota Bandung

Tabel Biaya Pembiayaan Tilang

| Jenis Pelanggaran | Denda Tilang | |---|---| | Melanggar marka jalan | Rp 50.000 | | Berkendara melawan arus | Rp 100.000 | | Tidak mengenakan helm | Rp 150.000 | | Menggunakan ponsel saat berkendara | Rp 200.000 | | Melanggar rambu lalu lintas | Rp 250.000 | Sumber: Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2012

FAQ

**Apa tugas utama Satpol PP Kota Bandung?** Menjaga ketenteraman dan ketertiban umum, menegakkan peraturan daerah, dan memberikan perlindungan masyarakat. **Bagaimana cara mengadukan tindakan petugas Satpol PP yang arogan?** Melalui website resmi Satpol PP Kota Bandung atau melalui telepon ke nomor pengaduan yang tersedia. **Apa saja tips agar tidak terkena tilang?** * Selalu membawa kelengkapan kendaraan * Patuhi rambu lalu lintas * Berkendara dengan aman dan tidak ugal-ugalan

Tips Menghadapi Petugas Satpol PP

* Bersikap sopan dan kooperatif * Berikan penjelasan yang jelas dan benar * Minta bukti tertulis jika diperlukan * Jangan melakukan tindakan melawan hukum

Tentang Penulis

John Doe, Penulis Konten Senior dengan pengalaman 6 tahun di bidang penulisan konten digital. Memiliki keahlian dalam menulis konten yang informatif, menarik, dan SEO-friendly. Profil LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/johndoe/